​Guru Honorer Menjerit, Disaat Tuntutan Melejit

Ilustrasi Net

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) tentang 8 jam belajar di sekolah.Kebijakan 8 jam belajar itu bukan hanya berdampak kepada siswa, tetapi juga terhadap guru tidak tetap (GTT) yang selama ini digaji di bawah UMK.
Bayu Prihastanto, salah satu GTT di Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, merasa keberatan dengan kebijakan ini. Sebab, kebijakan itu akan membuat lama mengajar semakin lama dan tidak sebanding dengan honor yang dia dapat setiap bulan.
Bayu mengaku mendapat honor per bulan Rp 400.000 dari sekolah ditambah tunjangan dari pemerintah Rp 200.000 per bulan yang diterima 3 bulan sekali. Honor sebesar itu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

“Dengan kondisi ini saya harus bekerja di sektor lain seusai mengajar.  Sementara jika mengandalkan honor sekolah jelas tidak memungkinkan,” katanya, Selasa (12/9/2017).

Menurut dia, bekerja selama 8 jam disekolah di kalangan honorer haruslah dikaji ulang. Sehingga pemerintah dan sekolah jangan seenaknya sendiri mematok target honorer harus kerja keras bahkan lebihi kapasitas PNS.
Dirinya berharap, sekolah juga harus memikirkan kewajiban pembayaran gajinya yang sesuai. Sehingga jangan hanya menekan kinerja honorer sementara gaji masih terpaut jauh dibawah UMR.

“Pemerintah harusnya memberikan solusi terkait kebijakan sekolah yang mewajibkan dan menuntut honorer harus bekerja keras selama 8jam di sekolah. Kondisi seperti sangat tidak manusiawi, bahkan ada beberapa sekolah di Gunungkidul yang menekan guru honorer untuk lebih rajin dan dituntut melebihi kapasitas kerja PNS,” ucapnya.

Sementara itu, Pimpinan LSM Jejaring Rakyat Mandiri (Jerami) Rino Caroko mengaku, kesejahteraan guru dan tenaga honorer masih sangat memprihatinkan. Bahkan gaji rata-rata Rp 300-400 ribu dan harus dituntut dengan kerja sesuai dengan target PNS pun sangat tidak berimbang. Maka pemerintah jika akan menuntut kerja sesuai target dan seperti PNS selayaknya memikirkan standar gaji mereka.

“Jangan sampai hanya menuntut kinerja honorer tetapi tidak sebanding dengan hasil jerih payah yang dicapai untuk memenuhi kehidupannya,” tandas Rino.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunungkidul, Bahron Rasyid menuturkan, selam ini pemerintah belum mampu memberikan gaji honorer setara dengan UMK. Sehingga dirinya berharap sekolah jangan terlalu menuntut kinerja honorer.

“Semua harus saling memahami, kalau harus dituntut kinerja yang lebih baik ya pikir dulu kita memberikan gaji ke mereka apakah sudah layak untuk hidup. Namun honorer juga jangan sampai bermalas kerja harus lebih semangat meski honor yang diberikan masih sangat minim. Ya pokoknya semua harus saling memahami jangan sampai ada gejolak. Selama ini sekolah pun juga hanya mengandalkan honorer karena banyak guru yang purna tugas,” pungkas Bahron. (Maya)

Related Post