Banyak Desa Jadi Tumbal Korban Regulasi, Ini Penyebabnya

21 views

Gunungkidulpost.com – Playen – Desa masih menjadi korban regulasi terkait dana desa, korban kebijakan, disandera, terbelenggu.

Pemerintah pusat dinilai tidak melihat kondisi desa, dan desa kurang diberi kewenangan. Hal tersebut diungkapkan Kepala Desa Banyusuco, Sutiono.

“Sebenarnya tidak sulit untuk dana desa, kelemahan pusat adalah tidak melihat potensi desa kemudian kewenangan dipegang, tetapi untuk menuju kemandirian kan terkikis,” ucapnya usai kegiatan diskusi praktik-praktik penggunaan dana desa di Balai Desa Logandeng, Playen, Selasa (15/5).

Sutiyono mencontohkan, kegiatan Padat karya Tunai ada syarat dari pusat yang disamakan secara nasional. Ia menilai hal tersebut bertentangan dengan UU Desa.

“Padahal kondisi setiap desa beda, paling mengerikan yang awalnya memberdayakan malah bisa mengikis gotong royong,” katanya.

Dia berharap, mandat terkait dana desa dikembalikan ke desa dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai kontrol, karena desa yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Masyarakatkan ada lembaga, pengawas BPD dan sebagainya. Sehingga desa benar-benar diberdayakan.

Sementara itu, Peneliti IRE, Arie Sujito, mengatakan terkait berbagai problem dana desa agar regulasi yang problematis seperti PP, Peraturan Menteri, sampai peraturan bupati harus dikonsolidasi dengan cepat. Jangan sampai regulasi bawah mendistorsi regulasi di atasnya.

“Jangan berbelit-belit, sederhana tidak masalah asal akuntabel,” katanya.

Arie mengatakan dalam pengelolaan dana desa juga harus ada transparansi. Akses untuk memperoleh pengolahan dana desa juga harus dibuka, sehingga orang tidak khawatir penggunaan dana desa untuk keperluan apa.

“Dengan berkembangnya teknologi dan berbagai kemudahan, saat ini tidak perlu repot untuk mengontrol terkait dana desa,” imbuhnya. (Susanti)

Related Post