Bupati dan Wakil Terpilih Hanya Menjabat 4 Tahun, Begini Penjelasan KPU

145 views

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Adanya aturan dalam Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada menyebutkan bahwa bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada 2020 tidak akan menjabat secara penuh selama lima tahun.

Hal itu seperti diungkapkan oleh
Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani, Selasa (5/11/2019).

Dirinya mengatakan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada 2020 tidak akan menjabat secara penuh selama lima tahun.

Seharusnya, kata Hani, jabatan kepala daerah berlangsung selama lima tahun, namun karena adanya pemilihan umum serentak maka harus mengakhiri lebih cepat.

“Kemungkinan masa jabatan hanya empat tahun. Ini mengacu pada Pasal 201 Ayat 7 Undang-Undang No.10/2016 tentang Pilkada,” ucapnya.

Meski jabatan tidak penuh, dari sisi hak bupati dan wakil bupati terpilih tetap mendapatkannya secara penuh selama satu periode.

“Gajinya diberikan selama lima tahun, karena yang berkurang hanya masa jabatannya,” ungkapnya.

Hani menjelaskan kebijakan ini tidak hanya terjadi di Gunungkidul karena berlaku secara nasional. Bahkan, lanjut dia, daerah-daerah yang kepala daerahnya masa jabatannya habis di 2022 tidak bisa langsung menggelar pilkada karena pelaksanaan ditunda hingga 2024.

“Nanti kalau jabatannya sudah habis dan belum ada pelaksanaan pilkada, maka ditunjuk penjabat wali kota atau bupati untuk menjalankan roda pemerintahan yang masih kosong,” ujarnya.

Menurut dia aturan ini masih bisa diubah dengan catatan adanya perubahan peraturan dalam undang-undang.

“Kalau ada revisi maka mengikuti aturan terbaru, tapi untuk saat ini berlaku Undang-Undang No10/2016 tentang Pilkada,” tutupnya. (*)

Related Post