Bupati Jamin Rotasi Pejabat Tak Ada Jual Beli Jabatan

373 views

Pengambilan Sumpah Jabatan Pejabat. (Foto: Bayu)


Gunungkidulpost.com – Wonosari – Pemerintah kabupaten Gunungkidul melakukan rotasi jabatan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).  Kinerja pejabat terlantik bakal diefaluasi dan memungkinkan untuk dilakukan rotasi dalam beberapa bulan mendatang. 

Proses penatikan sendiri berlangsung di Bangsal Sewokokoprojo, Wonosari, Rabu (22/3). Untuk pejabat yang alih tugas pada jabatan tinggi pratama atau eselon II diantaranya, Asek 1 Tommy Harahap digeser menjadi Kadinas Tenaga kerja dan Transmigrasi. Kadinas pendidikan pemuda dan olahraga (Disdikpora) Sudodo menjadi Kadinas Perpustakaan dan kearsipan daerah. Agus Prihantoro jabatan dinas kesehatan (dinkes) menjadi Asek 1.

Dwi Warna Widi Nugraha jabatan dinas tenaga kerja dan transmigrasi menjadi kepala dinas Satpol PP. Purnama Jaya dari kepala dinas perhubungan menjadi kepala dinas komunikasi informatika. Agus Priyanto kepala dinas kelautan dan perikanan kini menjabat kepala dinas lingkungan hidup.

Khairudin kepala dinas lingkungan hidup menjadi kepala dinas kelautan dan perikanan. Kemudian Syarief Armunanto dari badan perencanaan pembangunan daerah menjabat kepala dinas perhubungan. Untuk 32 orang pejabat Eselon III dan eselon IV juga ada perpindahan.

Bupati Gunungkidul, Badingah mengatakan rotasi pejabat merupakan hal yang biasa untuk meningkatkan kinerja. Pihaknya menjamin tak ada jual beli jabatan di lingkungan pemkab Gunungkidul. pihaknya terus berusaha menekankan pentinganya transparansi, dedikasi dan juga kapasitas untuk mengangkat pejabat.

“Kami berharap, pejabat terlantik mampu menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan ketugasan masing-masing. Gunungkidul salah satu percontohan daerah yang tidak ada jual beli jabatan,” katanya kepada Gunungkidulpost.com.

Sementara Sekda Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengatakan, rotasi jabatan biasa terjadi dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, pejabat terlantik sekarang tidak menututup kemungkinan dilakukan perombakan lagi.
“Nanti akan dievaluasi baik evaluasi kelembagaan maupun evaluasi personal,” bebernya.

DIkatakannya,OPD akan dilakukan penilaian, nantinya akan ada raport. Pejabat yang mendapatkan rapor merah, maka akan mendapatkan sanksi. Sanksi bisa berupa penghapusan atau pengurangan tambahan penghasilan (tamsil).

“Jika mendapat raport merah kita berikan sangsi,” pungkasnya. (Bayu)

Related Post