Dewan: Anak Miskin Dan Terlantar Wajib Ditanggung Pemerintah

image

Ilustrasi. Net

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Kabar sulitnya aturan untuk masuk ke  Balai Rehabilitasi Sosial Pengasuhan Anak (BRSPA) Dinas Sosial DIY yang berada di Padukuhan Ledoksari, Desa Kepek, Kecamatan Wonosari menuai protes dari kalangan dewan.

Pasalnya anak yang masuk dalam kategori terlantar dan miskin, pemerintah harusnya berkewajiban untuk memelihara anak tersebut.

“Untuk kriterian saya akan mencari informasi tersebut namun kalau dari desa sudah jelas kalo anak trsebut tergolong terlantar dan miskin kenapa harus dipersulit, mestinya segera direhabilitasi,” kata Sekertaris Komisi D, DPRD Kabupaten Gunungkidul, Heri Nugroho kepada Gunungkiulpost.com.

Pihaknya pun berharap kebijakan pihak BRSPA dievaluasi ulang. Sehingga masyarakat yang terlantar dan butuh pengasuhan dapat ditengani dan di jamin oleh negara.

“BRSPA ini kan salah satu balai milik pemerintah, harapan saya meski ada aturan yang berubah ya jangan sekejam itu untuk mengasesment warga yang akan dirujuk ke balai rehabilitasi, kasian dia yang benar-benar membutuhkan,” paparnya.

Lebih lanjut, menurut Heri, pihak BRSPA seharusnya lebih melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga pengetahuan dan aturan yang berlaku untuk masuk di BRSPA dapat diketahui oleh semua kalangan.

“Minimnya sosialisasi menjadi kesalah pahaman dikalangan masyarakat luas, untuk itu petugas harus segera meberikan pemahaman dan informasi yang terkait dengan balai RSPA. Apa lagi ada rumor bahwa dua tahun ini kan tren anak yang dirujuk menurun, jangan-jangan mau dikemanakan gitu balai ini,” pungkasnya. (Bayu)

Posted from WordPress for Android

Related Post