Dewan Dan Pemkab Setujui APBD 2018

image

Dewan Dan Pemkab Gelar Penandatanganan Kesepakatan Kebijakan APBD 2018 Di Gedung DPRD Gunungkidul. (Foto: Santi)

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Nota kesepakatan antara Pemerintah Kebupaten Gunungkidul dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul tentang kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2018 akhirnya telah di tandatangani oleh kedua belah pihak pada Rabu,(06/09) di ruang rapat gedung DPRD Gunungkidul.

Eko Rustanto, selaku juru bicara yang mewakili pihak DPRD menyampaikan bahwa dalam nota kesepakatan tertulis bahwa di tahun anggaran 2018 pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1 693.713.601.669,37. Sedangkan belanja sebesar Rp.1.694.713.601.669,37 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.1.992.629.934.906,37 dan belanja langsung sebesar Rp.502.083.666.763,00. Dari situ ada surplus sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

“Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2018 adalah peningkatan pendapatan daerah dengan penentuan perkiraan target yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya,” jelasnya.

Hal itu tentu dengan mempertimbangkan evaluasi atas kinerja pemungutan pendapatan daerah maupun penerimaan tahun sebelumnya dan penerimaan tahun berjalan.

Kebijakan pengeluaran pembiyaan di arahkan antara lain untuk meningkatkan pembangunan industri patiwisata sebagai basis pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemandirian di dukung kualitas SDM yang berkualitas, berbudaya dan berintregitas.

Selanjutnya, lanjut Eko, tema pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam prioritas pembangunan Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 diantarannya untuk ekonomi dan patiwisata, sosial, budaya dan penanggulangan kemiskinan.

“Selain itu juga untuk perbaikan infrastruktur, pengembangan wilayah dan tata ruang. Ketahanan pangan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik,” papar Eko.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi menyampaikan bahwa ini adalah dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan Kabupaten, Profinsi dan Nasional, maka dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Gunungkidul tahun 2018 telah di tetapkan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 tahun 2017.

“Dengan disepakatinya kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2018 yang selanjutnya akan di gunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2018,” tutupnya. (Santi)

Posted from WordPress for Android

Related Post