Dinas Lingkungan Hidup Hentikan Penarikan Retribusi Izin Gangguan

image

Ilustrasi. Net

Gunungkidulpost.com – Wonosari -Atas keluarnya Surat Edaran Gubernur No.4/SE/IV/2017 tentang Tindak Lanjut Pencabutan Ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Izin Gangguan. Maka, Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul mulai awal Mei lalu menghentikan retribusi pengurusan izin gangguan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul Agus Priyanto mengatakan, kebijakan penghentian retribusi izin gangguan akan berdampak terhadap target yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasalnya dengan turunnya SE tentang Pencabutan Ketentuan Mengenai Penyelenggaraan Izin Gangguan, maka target PAD sebesar Rp 140 juta dari retribusi izin gangguan tidak akan terpenuhi.

“Kami hanya menarik hingga April dan posisi yang terkumpul retribusinya mencapai Rp 40 juta,” katanya, Senin (10/7/2017).

Meski target dari pengurusan izin gangguan tidak tercapai, Agus mengaku tidak khawatir. Terlebih lagi, kebijakan penghentian merupakan perintah dari Pemerintah Pusat yang diteruskan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur dari Pemerintah DIY.

“Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.27/2017 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah. Adanya penghentian ini akan menjadi alasan kami kenapa target pendapatan yang telah ditargetkan tidak dapat terpenuhi,” ujarnya.

Lebih jauh dikatakan Agus, sebagai ganti dari penghentian izin ini maka Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun draf guna pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Lingkungan.

Menurut dia, draf tersebut masih dalam pembahasan dan rencananya di triwulan ketiga tahun ini draf tersebut akan diserahkan ke DPRD untuk dilakukan pembahasan bersama.

“Jadi nanti izin gangguan akan digantikan dengan izin lingkungan,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Anton Supriyadi mengaku tidak akan mempermasalahkan adanya penghentian retribusi untuk pengajuan izin gangguan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan aturan dari pusat sehingga harus melakukan penyesuaian.

Namun demikian, Anton meminta pergantian pengurusan izin dari gangguan menjadi izin lingkungan harus benar-benar diperhatikan. (Heri)

Posted from WordPress for Android

Related Post