Geruduk Kantor Kejaksaan, Aktivis Desak Mantan Anggota Dewan Segera Dieksekusi

image

Aktivis Datangi Kantor Kejaksaan. (Foto: Santi)

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Aktivis penggiat anti korupsi yang menamakan dirinya sebagai Aktivis Gerakan Anti Mafia Peradilan (Geramp) Provinsi DIY mendatangi Kejaksaan Negeri Gunungkidul, Rabu (05/07/2017).

Ada tiga aktivis yang mendatangi Kejaksaan dengan maksud mempertanyakan 2 permasalahan yang saat ini masih menjadi pertanyaan terkait kasus korupsi APBD Kabupaten Gunungkidul tahun 2003/2004 yang merugikan negara sebanyak Rp 3,2 Miliyar.

Namun, kedatangan mereka belum menemui titik terang lantaran Kepala Kejaksaan Negeri Gunungkidul M Fauzan sedang tidak ada dikantor.

Hanya Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Sihit Inugraha yang berhasil mereka temui, namun secara terang- terangan beliau menyatakan tidak berani memberikan stateman apapun terkait hal ini.

Koordinator Geramp DIY, Anggit Sukmana Putra mempertanyakan, belum dieksekusinya salah satu anggota Dewan yakni Irhas Imam Mockhtar yang sudah menjadi terpidana dan sudah inkrah beberapa bulan lalu karena alasan sakit.

“Keterangan sakit itu hanya sebuah stetmen dari jaksa eksekutornya saja. Kami tidak mengetahui secara riil surat keterangan dokter yang menyebutkan yang bersangkutan benar-benar sakit,”ujarnya Anggit kepada Gunungkidulpost.com.

Lebih lanjut Anggit menjelaskan, bahwa alasan sakit sebenarnya tidak bisa menjadi alasan untuk menangguhkan eksekusi, karena hak narapidana sudah dijamin ketika dia menjalankan masa pidananya di lembaga permasyarakatan.

Geramp juga mempertanyakan komitmen dari Kejari Gunungkidul atas 23 anggota Dewan lain yang sampai saat ini belum di proses dengan dalih sudah mengembalikan sejumlah anggaran yang telah dikorupsi.

Sementara itu pihak Kejari Gunungkidul beralasan bahwa belum di prosesnya 23 anggota dewan tersebut karena saat ini  masih menunggu putusan Inkrah dari Mahkamah Agung.

Anggit kembali menegaskan bahwa, 23 anggota Dewan yang mengembalikan kerugian negara sebenarnya tidak akan menghapus alasan penuntutan, terkecuali terdapat 3 hal yakni Nebisinidem (tak dapat dituntut kedua kali dengan kasus yang sama), kasus tersebut sudah kedaluarsa, dan yang bersangkutan meninggal dunia.

“Jangan sampai kasus ini dibiarkan kadaluarsa,” tandasnya. (Santi)

Posted from WordPress for Android

Related Post