Internal KPP Pratama Wonosari Tekan Praktik Korupsi

429 views

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Mencuat kasus korupsi yang dilakukan oleh dua oknum petugas di sektor perpajakan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari berupaya melakukan pencegahan agar kasus korupsi di wilayah Gunungkidul dapat ditekan.

Kepala KPP Pratama Wonosari, Taufiq mengatakan, momentum peringatan Hari Anti Korupsi merupakan upaya untuk meminimalisir terjadinya bentuk pelanggaran. Di satu sisi, kementrian keuangan sendiri memiliki unit kepatuhan internal, untuk saling mengontrol dan mengawasi antara pegawai satu dengan yang lainnya.

“Aplikasi kami ini sudah berbasis sistem informasi, jadi dalam menyelesaikan satu pekerjaan mulai dari bawahan, midle manajer maupun top manajer itu saling tahu. Sehingga orang mau berkoordinasi tidak bisa, pasti saling berjamaah kalau mau berkorupsi,” katanya, Sabtu (10/12/2016).

Taufiq menjelaskan, disamping itu, terdapat juga unit pengawasan mulai dari kantor itu sendiri maupun inspektorat. Dengan pengawasan tersebut, diyakini dapat mengetahui pelanggaran yang terjadi.

“Seperti yang kita rasakan beberapa waktu lalu. Adanya operasi tangkap tangan bukan dari KPK sendiri yang melakukan penangkapan, melainkan informasi dari kami. Pelaku yang sudah diingatkan berkali-kali tidak mau menurut, ya sudah disikat saja,” jelasnya.

Menurut Taufiq, untuk mengawasi kantor yang memiliki masalah dalam hal pelanggaran, KPP Pratama sendiri memiliki aplikasi Whistle blower system (WBS). Dengan sistem tersebut, pihaknya kemudian mendapat laporan untuk di cek kebenarannya. Sedangkan dari segi kerahasian pelapor itu dijaga dengan baik.

“Sistem di kementrian keuangan ini sangat luar biasa dalam hal meminimalisir adanya tindak korupsi, celahnya cukup kecil,” pungkasnya. 

Untuk diketahui sebelumnya, beberapa waktu lalu, telah terjadi kasus korupsi yang dilakukan oleh dua oknum petugas pajak yakni Gayus Halomoan Tambunan dan Dhana Widyatmika yang menjadi perhatian publik. Kedua kasus praktik korupsi di sektor perpajakan, selama ini hanya menjadi rahasia umum.

Selanjutnya, institusi penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK mengidentifikasi sektor perpajakan sebagai sektor pemerintahan yang rawan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Ketiga institusi penegak hukum tersebut menyepakati indikator-indikator dan modus operandi terjadinya tindak pidana korupsi di sektor perpajakan. (Nena)

Related Post