Kebutuhan GTT Untuk Merebut Kuota SK Bupati Akan Dianalisis Ulang

409 views

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul mengharapakan sejumlah sekolah melakukan analisis kembali kebutuhan Guru Tidak Tetap (GTT).

Hal itu supaya tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari saat dilakukannya rekuitmen.

Kepala Disdikpora Gunungkidul Bahron Rasyid mengatakan dari kajian yang dilakukan diketahui kebutuhan guru untuk pengganti ada sekitar 500 orang, padahal ada lebih dari 1.000 guru tidak tetap (GTT) yang masih berjuang di wilayah Gunungkidul.

“Nantinya yang diajukan mendapatkan SK Bupati akan diberikan sesuai jumlah kebutuhan, tidak boleh lebih. Kemudian akan dilakukan seleksi administrasi,” ucapnya kepada wartawan, Senin (30/4/2018).

Adapun seleksi administrasi menurut dia, di antaranya sekolah membutuhkan formasi guru untuk SD yakni guru kelas, guru pendidikan jasmani, dan guru agama.

“Nanti setelah dilakukan validasi, baru dikeluarkan peraturan bupati dan digunakan untuk pemberkasan,” jelasnya.

Bahron mengatakan selain mengupayakan pemberian SK GTT, pihaknya mendorong Kementerian PAN RB untuk menyetujui seleksi masuk PNS untuk guru tahun ini.

“Semoga pada 2018 ini bisa direaliasasikan,” papar Bahron.

Disinggung mengenai nasib Pegawai Tidak Tetap (PTT), Bahron mengaku masih fokus untuk menyelesaikan berkas GTT terlebih dahulu.

“Kami juga mengimbau kepada sekolah untuk tidak mudah merekrut GTT atau PTT lagi pokoknya kita stop dulu,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul Suharno mengatakan sudah membuat rekomendasi terhadap Pemkab Gunungkidul, salah satunya untuk GTT/PTT.

Peran GTT/PTT cukup besar dalam proses belajar mengajar di sekolah dasar sehingga pemkab diminta memberikan perhatian lebih besar terutama dalam hal kesejahteraan mereka.

Guru masih mengerjakan tugas sebagai administrator menyusun laporan dana BOS, sehingga mengganggu kinerjanya dan petugas keamanan sekolah masih kurang sehingga ada beberapa sekolah yang mewajibkan pegawai setempat untuk piket atau jaga malam.

Beberapa permasalah lain yang muncul di antaranya, jumlah guru dan rombongan belajar yang tidak seimbang, serta terdapat guru honorer atau GTT menjadi guru kelas menggantikan posisi guru yang berstatus ASN.

“GTT/PTT belum diberikan perlindungan dan penghargaan dalam bentuk jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan,” imbuhnya.

Pihaknya berharap pemkab bisa menyelesaikan satu persatu persoalan yang muncul dari GTT/PTT, karena di tangan merekalah pendidikan penerus.

“Kami akan mengawal teman-teman GTT/PTT agar kedepannya memiliki masa depan yang lebih cerah,” tutup Suharno. (Bayu Prihartanto)

Related Post