Kinerja BPD Dinilai Hanya Asal-Asalan

54 views

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Jajaran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul menyoroti tentang kinerja Badan Pemusyawaratan Desa (BPD).

Selama ini, kinerja BPD dinilai oleh anggota dewan tidak optimal dan terkesan asal-asalan.

Penilaian ihwal aturan BPD tersebut diungkapkan sejumlah fraksi DPRD Gunungkidul dalam sesi pemandangan umum fraksi di rapat paripurna terkait rancangan peraturan daerah di kantor DPRD Gunungkidul, Wonosari, Senin (6/8/2018).

Fraksi Golkar yang diwakilkan Sarjana, mengatakan pentingnya keberadaan BPD sebagai representasi suara warga desa belum optimal menjalankan fungsinya. Sehingga dikhawatirkan kekuasaan pemerintah desa lebih dominan yang berimbas pada makin lemahnya proses demokrasi di tingkat desa.

“Akar masalah yang dapat ditarik adalah secara normatif belum adanya aturan yang mengatur secara spesifik tentang BPD sehingga kinerja BPD masih tidak optimal,” kata Sarjana.

Dia mengatakan tidak spesifiknya aturan itu terutama di tingkat lokal seperti Perda, SK Bupati dan sejenisnya. Ketiadaan aturan inilah yang menyebabkan BPD kurang memiliki acuan yang jelas.

“Tak ada aturan yang kongkrit maka BPD hanya asal-asalan,” tandasnya.

Sementara itu dari Fraksi PKS yang diungkapkan oleh Ari Siswanto mengatakan keanggotaan BPD harusnya bukan dari kalangan ASN.

Ketidakterlibatan ASN ini mengingat tugas BPD membutuhkan waktu khusus untuk menjalankan hak dan kewajibannya.

Adapun aturan terkait BPD tertuang dalam Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 18/2006 tentang Pedoman Pembentukan BPD. Pihaknya pun meminta perda tersebut segera disusun kembali.

“Kalau ASN juga turut jadi anggota BPD nanti konsentrasi mereka [ASN] bisa pecah dan tidak fokus menjalankan tugasnya. Jadi anggota BPD harus di luar ASN,” pungkasnya. (Bayu)

Related Post