Letak Geografis Jadi Kendala Masalah Air Di Gunungkidul

image

Foto: istimewa

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Target nasional untuk memberikan pelayanan air bersih kepada seluruh warga di 2019 sulit direalisasikan di Gunungkidul. Guna pencapaian target ini, Pemerintah Kabupaten mengalami kendala masalah infrastruktur dalam  penyaluran ke masyarakat.

Bupati Gunungkidul Badingah mengatakan dalam program nawa cita Presiden Joko Widodo terdapat target memberikan pelayanan air kepada seluruh masyarakat di 2019.

Namun demikian, hingga pertengahan 2017, pemkab masih terus berupaya mencapai program tersebut.
Rasa pesimistis itu muncul tidak lepas dari kondisi geografis di Gunungkidul.

“Untuk sekarang masyarakat yang teraliri air PDAM baru mencapai 60%. Jadi masih banyak yang harus dikerjakan guna merealisasikan program dari Presiden Jokowi,” kata Badingah kepada Gunungkidulpost.com, Jumat (2/6/2017).

Menurut dia, kendala utama yang dihadapi dalam rangka pelayanan air bersih disebabkan karena kondisi geografis. Pasalnya, dari sisi potensi di Gunungkidul memiliki candangan sumber air yang melimpah. Hal ini dibuktikan adanya sejumlah sumber-sumber sungai bawah tanah.

Namun, lanjut Badingah, kondisi wilayah yang naik turun membuat biaya infrastruktur untuk penyaluran menjadi sangat mahal. Sementara dari sisi anggaran, pemkab memiliki kemampuan anggaran yang sangat terbatas.

“Untuk penyaluran dari mulai mengangkat ke dari dalam tanah hingga sampai ke rumah warga membutuhkan biaya yang sangat besar,” imbuhnya.

Lebih jauh dikatakan Badingah, meski mengaku sulit, Pemkab berjanji akan terus mengupayakan agar program tersebut bisa tercapai. Langkah awal agar program itu dapat direalisasikan, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan koordinasi internal dengan PDAM Tirta Handayani.

Diharapkan dari koordinasi itu diketahui pasti berapa anggaran yang dibutuhkan untuk proses penyaluran air ke rumah-rumah warga.

“Kalau biaya pasti sudah ketemu, kami akan menyusun program. Sedang untuk pembiayaan bisa dikoordinasikan dengan provinsi atau pemerintah pusat,” pungkas Badingah. (Bayu)

Posted from WordPress for Android

Related Post