Milyaran Dana Desa Banyak Tersedot Untuk Perbaikan Insfrastruktur

536 views
Ilustrasi/net

Ilustrasi/net

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengevaluasi penggunaan dana pembangunan insfrastruktur di pedesaan yang lebih besar jika dibandingkan dengan dana pemberdayaan masyarakat.

Hingga September 2016 lalu, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Gunungkidul mencatat dana yang digunakan untuk pembangunan insfrastruktur sudah menembus angka Rp 42 Miliar Rp42 miliar atau mencapai hampir 50% dari total Rp100 miliar lebih dana desa 2016, jumlah tersebut jauh dari dana pemberdayaan masyarakat yang hanya  Rp 3,6 Miliyar saja
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Gunungkidul, Rakhmadian Wijayanto membenarkan sebagian besar dana desa tersedot untuk pembangunan infrastruktur.”Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kenapa sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan insfrastruktur,” kata Rakhmadian Wijayanto.
Rakhmadian Wijayanto menjelaskan, faktor kewenangan perbaikan sejumlah jalan yang dulunya diserahkan ke Kabupaten namun dipindahkan ke desa, menjadi penyebab lebih banyaknya dana yang digunakan untuk perbaikan jalan insfrastruktur.”Jadi kalau mau digunakan untuk membangun insfrastruktur yang dipersilakan,” jelasnya.
Meski begitu, Rakhmadian Wijayanto menyarankan agar penggunaan dana bisa dilakukan dengan imbang baik digunakan untuk perbaikan insfrastruktur yang berwujud perbaikan fisik, maupun perbaikan non fisik yang ada.”Sejumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan antara lain pelatihan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDEs) serta pelatihan untuk kelompok masyarakat. Seperti kelompok petani, peternak, pemuda Karang Taruna dan lembaga desa lainnya. Termasuk kegiatan pemberdayaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dan posyandu,” ungkapnya.
Terpisah,  Kepala Dusun Banombo A, Pucanganom, Rongkop, Gunungkidul Tuparta mengatakan,  perhatian masyarakat pada pemberdayaan masih minim. Terlihat saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). “Kalau enggak diingatkan perlunya pemberdayaan, itu saja enggak dimasukkan poin pemberdayaan dalam Musrenbang,” ungkap Tuparta.(Maya)

danadesagunungkidul

Related Post