Pelayanan Perijinan Di Gunungkidul Dinilai Lamban

125 views

Dialog Pemkab dengan pengusaha. (Foto: Santi)

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Ketidak puasan mengenai pelayanan perijinan usaha yang terkesan lambat dan dipersulit membuat beberapa pengusaha di Gunungkidul sedikit kesal.
Hal ini terungkap dalam dialog temu Wajib Pajak dan pemberian Penghargaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, di Bangsal Sewokoprojo, Selasa, (19/12).
Nardi, salah satu pengusaha rumah makan di Manglung, Gunungkidul mengungkapkan bahwa, pihaknya merasa dipersulit oleh pemerintah dengan alasan tempat usahanya masuk dalam tata ruang wilayah konservasi. 

“Padahal kami sudah melakukan penelitian dengan lembaga yang berkompeten mengenai wilayah ini dan dinyatakan aman,” ungkapnya kepada Gunungkidulpost.com.

Menurut Nardi, wilayah Patuk merupakan potensi yang luar biasa. Turis lokal maupun macanegara sudah mengakui keindahan view di wilayah Patuk. Namun saat ini investor harus mikir dua kali kalau mau membeli tanah diwilayah tersebut karena tata ruangnya masuk wilayah konservasi.

“Pemerintah menyatakan, wilayah Patuk masuk kedalam wilayah konservasi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya. 

Namun, lanjut Nardi, sampai sekarang tidak ada penjelasan dari pemerintah, siapa yang memunculkan bahwa Patuk masuk wilayah konservasi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Gunungkidul, Drs Irawan Jatmiko, M.Si mengatakan bahwa, pemberian perijinan kepada pengusaha harus berdasarkan tata ruang yang ada di Kabupaten Gunungkidul. 

Irawan mengakui, memang ada daerah yang masuk kawasan konservasi namun bisa diberikan ijin usaha karena sudah ada kompromi-kompromi dengan pemerintah daerah.

“Kompromi yang kami maksud disini adalah sudah adanya penelitian dari berbagi pihak yang dilibatkan sehingga tempat itu diperbolehkan dapat ijin,” jelasnya.

Untuk itu, walaupun sudah masuk dalam wilayah konservasi, perijinan tetap masih bisa diusahakan. Lalu bagaimana para pengusaha baik hotel, restoran dan rumah makan yang masuk dalam wilayah konserfasi bisa mendapat perijinannya? Irawan berharap peraturan daerah bisa dikaji ulang oleh pemerintah dan DPR, supaya Perda RT/ RW bisa dirubah.

“Dengan ini, kami tidak lagi dianggap mempersulit masalah perijinan,” tutupnya. (Santi)

Related Post