Pemkab Harus Prioritaskan Layanan Kesehatan Warga Baleharjo

103 views

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Kesehatan warga masyarakat Dusun Wukirsari Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari perlu menjadi prioritas perhatian Pemkab Gunungkidul. Pasalnya, di Dusun Wukirsari ini menjadi kawasan paling terdampak ancaman polusi udara dari adanya Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) dari seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul.

“Seharusnya perlu ada prioritas kebijakan khusus layanan kesehatan digagas pemerintah kabupaten Gunungkidul untuk warga masyarakat Wukirsari ini,” kata Calon Legislatif Dapil Gunungkidul I Wonosari dan Playen, Fx Endro Tri Guntoro, menutup masa kampanye, Jumat (12/4) lalu.

Endro menyatakan, dirinya kedepan siap memperjuangkan kebijakan secara adil bagi warga pemukiman yang hanya berjarak kurang dari 500 meter sebelah utara lokasi PTAS terbesar di Gunungkidul.

Diakui Endro, memang dari lokasi pemukiman masih dalam radius dekat TPAS yang warganya rentan menjadi korbannya. Ancaman pencemaran lingkungan seperti kualitas udara dan gangguan nafas paling tinggi mengancam warga.

Caleg nomor urut 8 di PDIP mengaku memang pernah mengusulkan perlindungan hak kesehatan warga Wukirsari ke Pemkab Gunungkidul semasa masih aktif sebagai jurnalis.

“Tapi setelah saya pensiun dari wartawan dan tidak mengawal lagi kok Pemkab malah menghentikan program pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga sini. Ini perlu kedepan saya kawal lagi,” sentil aktivis kini banyak terlibat di kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Ia menyebut, dalam tata regulasi jelas diatur adanya radius hijau atau dikenal sabuk hijau sebagai benteng TPAS sebagai keharusan dipenuhi pemerintah.

TPAS Wukirsari setiap hari beroperasi menjadi lokasi akhir pembuangan sampah yang ada di seluruh wilayah Gunungkidul. Pengambilan sampah ditangan Kapedal dari Paliyan, Semanu, Playen, Nglipar, Semin,lebih dari 15 truk per hari semua masuk Wukirsari.

Tokoh masyarakat Wukirsari Darmo Setu membenarkan keadaan tersebut. Sebagai warga, dia membenarkan memang pernah sekali waktu mendapat pemeriksaan kesehatan gratis. Hanya saya program yang semula dikabarkan akan rutin untuk setiap tiga bulanan sebagai kompensasi pemkab tiba-tiba malah berhenti tanpa diketahui alasannya.

“Pemeriksaan kesehatan hanya berjalan dua kali padahal harusnya minimal selama tiga bulan sekali. Inilah salah satu yang diprogramkan oleh pemerintah namun tak berjalan sesuai harapan,” pungkasnya. (Bayu)

Related Post