Pemkab Himbau GTT/PTT Gunakan Jalur Kedinasan

635 views

Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi. (Foto: Bayu)


Gunungkidulpost.com – Wonosari – Terkait infomasi kedinasan, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menghimbau kepada semua Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk menggunakan jalur resmi kedinasan. Hal itu menyusul adanya surat edaran dari kelompok yang mengatasnamakan komite revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara yang meminta iuran dengan dalih keikhlasan sebesar Rp 50 ribu per orang.


Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Kepelatihan (BKPP) Gunungkidul, Sigit Purwanto mengatakan, pihaknya menghimbau kepada seluruh tenaga honorer baik GTT maupun PTT untuk menggunakan jalur resmi terkait informasi kedinasan. “Aturan hukum berkaitan dengan kepegawaian atau rencana pengangkatan, akan dilakukan secara resmi. Jadi jangan mudah untuk terprofokasi oleh kelompok tertentu,” katanya kepada Gunungkidulpost.com, Rabu (18/1/2017).


Dia menuturkan, dengan adanya surat edaran tawaran yang tidak resmi, pihanya berharap semua honorer tidak mudah mempercayai. Jumlah GTT dan PTT yang mencapai lebih dari dua ribu orang perlu waspada dengan segala bentuk pungutan yang dalihnya akan digunakan untuk pengangkatan ASN. “Pungutan apapun jika tidak memiliki dasar yang kuat itu namanya penipuan,” tandas Sigit.


Sementara itu, Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi mengatakan, GTT dan PTT harus berhati-hati dengan segala bentuk edaran yang berkaitan dengan perubahan nasib mereka. Hal ini karena sejak beberapa hari terakhir muncul surat yang menyatakan edaran untuk membayar iuran sebesar Rp 50 ribu guna memperjuangkan nasib GTT dan PTT sehingga bisa diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). “Jangan mudah percaya kalau itu tidak melalui jalur yang resmi, apalagi sambil meminta sumbangan,” ungkapnya.


Menurut Immawan, saat ini pemerintah pusat mendorong Pemkab agar belanjan daerah tidak melebihi 50 persen dari total anggaran yang dimiliki. “Aturan sudah diketok, belanja pegawai tak boleh lebih dari 50 persen. Untuk itu surat edaran yang ditandatangani oleh Ketua Komite Nasional Revisi UUASN Hajar Thamrin yang sudah tersebar luas ini kami minta untuk mengklarifikasi,” pungkasnya. (Bayu)

Related Post