Pemkab Segera Non Aktifkan Kades Bermasalah

image

Ilustrasi. Net

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Supaya pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, segera melakukan pengkajian terhadap kepala desa yang terjerat kasus hukum untuk dinonaktifkan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DP3AKB-PMD) Gunungkidul Sudjoko mengatakan kasus yang terjadi kepala Desa Bunder, Kecamatan Patuk Kabul Santosa, yang ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungkidul, sedang dilakukan pengkajian.

Menurutnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 82/2015, bagi perangkat desa yang tersangkut permasalahan hukum, baik jadi tersangka atau terpidana dapat diberhentikan.

“Saat ini belum bisa dilakukan, karena kami belum mendapatkan salinan resmi terkait kasus kepala Desa Bunder yang sudah dijadikan tersangka,” ucapnya.

Ia mengatakan setelah diberikan salinan Pemkab akan melakukan koordinasi dengan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Gunung Kidul dan Inspektorat untuk menentukan langkah terkait status hukum yang bersangkutan.

“Nanti akan dilakukan kajian lebih lanjut,” tandasnya.

Terpisah, Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gunungkidul, Sihid Isnugraha mengatakan Kejaksaan Negeri (Kejari) telah menetapkan kepala Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabul Santosa, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (ABPDes) Bunder.

Kabul ditetapkan sebagai tersangka setelah Kejari melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya kerugian negara sebanyak Rp137.9 juta.

“Penetapan ini setelah dilakukan pemeriksaan saksi dan tersangka beberapa waktu,” bebernya. (Heri)

Posted from WordPress for Android

Related Post