Pemkab Siapkan Masterplan Penataan Pantai Selatan

448 views
image

Ilustrasi. Net

Gunungkidulpost.com – Wonosari –
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus melakukan penataan di kawasan pantai selatan. Langkah ini diambil untuk mewujudkan visi misi bupati untuk menjadikan wilayah Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera tahun 2021.

Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajat Ruswandono mengungkapkan, untuk penataan pantai harus dilakukan secara menyeluruh. Menurut dia, banyak hal yang harus diperbaiki mulai dari penyiapan masterplan kawasan pantai untuk penataan hingga keberadaan instalasi pengelolaan limbah komunal untuk pelaku usaha.

“Fasilitasnya belum cukup bagus dan masih butuh perbaikan. Misalnya hingga saat ini di kawasan pantai belum ada saluran IPAL untuk menampung limbah hasil pengelolaan usaha di sana,” katanya Selasa (14/3/2017).

Menurut dia, beberapa permasalahan ini harus dibenahi untuk mewujudkan tujuan pembangunan sesuai dengan visi misi dari bupati. Selain itu, upaya penataan ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman kepada wisatawan.

“Kalau kerapian dan kesan kumuh itu tidak dihilangkan bagaimana bisa mewujudkan rasa nyaman ke pengunjung. Padahal itu penting karena kehadiran wisatawan menjadi salah satu faktor penting untuk mewujudkan visi misi yang ada,” katanya.

Kendati demikian, Drajat mengungkapkan untuk penataan tidak harus dilakukan secara serempak. Hal ini mengacu dari kemampuan anggaran yang dimiliki pemkab.
Pihaknya sudah menyiapkan perubahan masterplan hingga penataan kawasan. Di langkah awal itu, rencananya Pantai Baron dan Krakal akan dijadikan percontohan, sehingga nantinya bisa diikuti dengan melakukan penataan di kawasan pantai lainnya.

“Harus dilakukan bertahap dan saya rasa dua pantai itu bisa dijadikan pilot project. Mudah-mudahan di APBD Perubahan ini sudah bisa membuat masterplan dan implementasinya bisa dilakukan mulai tahun depan,” kata Drajat.

pembuatan masterplan baru dan penataan ini, pemkab harus berperan aktif. Drajat mengakui, untuk pembuatan konsep akan menggunakan jasa konsultan. Hanya saja, dalam prosesnya, hal itu tidak semuanya diserahkan ke pihak ketiga karena dalam penyusunan konsep pemkab harus urun rembuk sehingga masterplan yang dimiliki sesuai dengan keinginan yang dimiliki pemerintah.

“Kita tidak bisa serahkan sepenuhnya ke konsultan karena keinginan pemkab harus diakomodasi dalam perencanaan tersebut,” ungkapnya. (Heri)

Posted from WordPress for Android

Related Post