Pengajuan Smart Card Masih Alami Kendala

33 views

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Proses pengajuan smart card di Dinas Perhubungan (Dishub) Gunungkidul masih mengalami kendala persyaratan.

Pengajuan smart card yang akan digunakan sebagai pengganti buku pengujian kendaraan bermotor belum tertera dalam Perda Kabupaten Gunungkidul no 10/2010 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Gunungkidul, Daru Sasongko mengungkapkan syarat pengajuan smartcard itu tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang pedoman teknis bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.

“Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah sudah adanya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur hal itu,” kata Daru, Kamis, (12/7).

Dikatakan Daru, saat ini Perda tersebut sedang dalam tahap pengajuan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Dinas masih menunggu untuk pembahasan.

Selain Perda, syarat lainnya yang masih belum terpenuhi Dishub Gunungkidul adalah fasilitas elektronik untuk menunjang pembuatan smartcard. Rencannya untuk memenuhi kekurangan itu pihaknya akan mengajukan pengadaan di anggaran perubahan 2018.

“Permasalahan seperti ini tidak hanya dialami Dishub Gunungkidul. Rata-rata masih sama, seluruhnya dalam taraf persiapan,” jelasnya.

Disinggung ihwal kemungkinan smartcard yang diklaim membuat pengurusan uji kendaraan lebih murah hingga 60% dari harga semula, Daru belum bisa memastikan. Namun, Kementrian Perhubungan ingin 2019 ini sudah diterapkan.

“Tapi sampai saat ini belum ada satupun UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Indonesia yang bener-bener sudah siap,” jelasnya.

Sementara itu Kepala Dishub Gunungkidul, Syarief Armunanto mengatakan pihaknya berupaya untuk mempercepat proses realisasi smartcard tersebut. Pasalnya belum lama ini tepatnya pada 25 April 2018 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub Gunungkidul bersama 41 UPT PKB lain Dishub Kabupaten seluruh Indonesia telah mendapat akreditasi B dari Kemenhub. Atas hal itu kualitas pelayanan perlu ditingkatkan.

“Akreditasi ini berlaku sampai 2020, makanya kami mengejar pelayanan lebih baik lagi,” ucapnya. (Santi)

Related Post