Rekanan Masuk Daftar Hitam, Ikut Lelang Harus Dipertimbangkan

525 views
image

Ilustrasi. Net

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Unit Layanan Pengadaan (ULP) Gunungkidul telah memperbolehkan satu rekanan yang sebelumnya masuk daftar hitam. Rekanan tersebut sebelumnya tidak dapat menyelesaikan proyek sesuai kontrak.

Sekretaris ULP Gunungkidul, Agus Subaryanto mengatakan, terdapat satu rekanan pemerintah yang masuk daftar hitam pada tahun 2014 lalu. Rekanan tersebut sebelumnya diberi sanksi tidak boleh berpartisipasi dalam pengadaan barang dan saja pemerintah selama dua tahun. “Sekarang sanksinya selesai dan boleh mengikuti lagi,” katanya Kamis (9/3/2017).

Rekanan yang bergerak dibidang kontruksi itu mengerjakan proyek dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Gunungkidul melalui proses penunjukkan. Namun saat itu rekanan tersebut tidak dapat menyelesaikan proyek sesuai kontrak. Proyek pembuatan saluran air dan talud di Pantai Ngrenehan, Kecamatan Saptosari senilai Rp170 juta itu kemudian molor karena sempat dihentikan.

Akibatnya rekanan tersebut diberikan saksi tertinggi. “Kalau rekanan mengerjakan proyek molor maka perhari dia akan terkena pinalti, nilai maksimal pinaltinya 5% dari nilai kontrak,”jelasnya.

Menurut data dari ULP, rekanan yang masuk daftar hitam, memang terakhir ada pada 2014 tersebut. selebihnya sejumlah kontraktor rekanan pemerintah hanya mendapatkan sanksi pinalti, berupa denda jika terjadi keterlambatan pengerjaan proyek.

Sementara itu, Kepala DKP Gunungkidul, Agus Priyanto mengatakan, jika memang rekanan yang sempat masuk daftar hitam itu kembali berpartisipasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Namun menurutnya, memang harus dipertimbangkan lagi jika rekanan tersebut akan mengikuti lelang pengadaan barang atau jasa. “Harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah dengan rekanan supaya tidak terjadi yang seperti kemarin,” kata dia.

Dirinya menjelaskan saat mengerjakan proyek, rekanan tersebut pada waktu yang sudah ditentukan, pencapaian pekerjaan jauh dari volume yang telah ditentukan. Kemudian karena tidak memenuhi kewajibanya maka rekanan tersebut diberi sanksi.

Lebih lanjut, Agus mengungkapkan, pihaknya memiliki alasan kuat untuk menghentikan proyek pembangunan, lantaran memang rekanan tersebut sudah terkenal nakal. Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainya, pernah mengalami hal serupa saat bekerjasama dengan rekanan tersebut.“Tapi dulu itu baru saya yang berani untuk melaporkanya ke Inspektorat supaya diberikan sanksi,” ujarnya. (Heri)

Posted from WordPress for Android

Related Post