Rencana Pengangkatan Guru Honorer Selalu Berembus Jelang Tahun Politik

459 views

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Seorang guru honorer, Bayu Prihartanto, 32, menyebut, janji pengangkatan guru honorer selalu diembuskan menjelang gumbregahnya tahun politik.

Dia berharap rencana pengangkatan ini bukan omong kosong yang bisa membuat masyarakat benci informasi yang beredar tentang usulan CPNS.

“Kenyataanya seperti itu, tapi kalau benar ada puji syukur. Tapi, tolong prioritaskan yang sudah memenuhi persyaratan untuk pengangkatan, yang belum memenuhi persyaratan tolong juga disejahterakan,” kata Bayu yang merupakan guru honorer SDN di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Jumat,(23/2/2018).

Menurut dia, kesejahteraan guru honorer negeri di Gunungkidul adalah yang paling rendah dibandingkan dengan guru-guru di Kota lainnya. Padahal dari segi tuntutan kerja sama dengan guru yang berstatus PNS.

Bahkan, sering kali ia pun bertambah tugas dan tanggungjawabnya melebihi gur PNS di sekolahnya.

“Di Gunungkidul terendah dibanding dengan Kabupaten lainnya yang ada di DIY Jateng. Bahkan di sekolah tugas dan tuntutan pun melebihi PNS yang ada, apalagi saat ini keberadaan disekolah semakin terancam karena kebijakan interen sekolah yang menyudutkan nasib honorer,” ucap Bayu yang telah 12 tahun mengabdi sebagai guru.

Dia berharap pengangkatan guru honor menjadi guru PNS sebagaimana yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum lama ini bisa segera terealisasi.

“Kalau bicara kesejahteraan jauh, tapi ini pengabdian, kenapa 12 tahun saya bisa bertahan. Saya juga nyambi usaha kalau di luar sekolah,” bebernya.

Dia mengingatkan rencana pengangkatan guru honorer yang selalu diembuskan jelang tahun politik / pemilihan umum jangan jadi omong kosong. Bayu pun mengaku muak dengan janji politik yang sering diungkapkan saat momen kampanye.

“Ini memasuki tahun politik realisasi menyejahterakan gurunya selalu terlontar sejak dulu saat menjelang tahun-tahun menyongsong pemilu. Akan tetapi hingga saat ini semua hanya janji, janji tinggal janji,” ujarnya kesal.

Sementara itu, Ketua Honorer K2 Gunungkidul, Didik Santosa, mengaku, Pemerintah kurang perhatian terhadap tuntutan para guru maupun tenaga honorer. Padahal, kebutuhan pegawai disetiap tahunnya selalu berkurang lantaran pensiun.

“Sudah beberapa kali kami menggelar audiensi dengan Pemkab namun hasilnya nihil seolah tidak ada upaya untuk mensejahterakan honorer,” tandasnya.

Didik menambahkan, saat ini pihaknya meminta kepada bupati untuk memerikan surat keterangan bagi honorer mengenai mengakuan status. Selain itu SK bupati kedepannya juga akan lebih bermanfaat bagi honorer khususnya guru untuk dapat mengikuti program PPG dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

“Jika memang belum ada regulasi CPNS ya paling tidak bupati memberikan SK kepada kami untuk bukti pengakuan secara sah honorer yang ada di Gunungkidul,” pungkasnya. (Heri)

Related Post