Siap-siap Dua Pemborong Dikartu Merah

image

Proyek Gedung Milik Pemkab Gunungkidul. (Foto: Bayu)

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Rekanan yang mengerjakan pembangunan Gedung Kecamatan Semanu dan Koperasi UKM  mendapatkan surat peringatan yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul.

Jika peringatan ini tak digubris dengan memperbaiki kinerja maka kedua rekanan terancam diberikan sanksi blacklist alias masuk daftar hitam.

Kepala DPUPRKP Gunungkidul Eddy Praptono mengakui telah memberikan teguran berupa surat peringatan (SP) pertama kepada dua rekanan. Sanksi diberikan karena keduanya dinilai belum memberikan perkembangan yang baik dalam proses pengerjaan pembangunan Gedung Kecamatan Semanu dan Dinas Koperasi UKM.

Berdasarkan pemantauan di lapangan oleh tim pengawas, kedua rekanan dinilai masih lamban dalam melakukan pembangunan.

“Kalau terus seperti ini, pasti di akhir tahun pembangunan tidak akan selesai. Itulah kenapa kami berikan SP dengan harapan agar rekanan bisa meningkatkan kinerja dalam menyelesaikan pembangunan,” katanya kepada wartawan, Rabu (22/11/2017) kemarin.

Menurut dia, pemberian SP I sudah diberikan sejak dua minggu lalu. Ia pun mengakui DPUPRKP terpaksa memberikan surat peringatan pertama karena demi tercapainya target program pembangunan yang telah direncanakan.

“Kalau tetap tidak mengindahkan teguran, kami siap memberikan SP lagi hingga proses blacklist rekanan,” ungkapnya.

Kendati demikian, sambung Eddy, pemberian blacklisttidak serta merta langsung dilakukan karena harus ada beberapa tahapan yang harus dilalui.

“Prosesnya panjang karena blacklist merupakan opsi terakhir apabila rekanan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan. Namun sebelum ada pemutusan kontrak, kami akan terus pantau pengembangan pekerjaan, salah satunya dengan memberikan surat peringatan,” terangnya.

Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul Anton Supriyadi mendukung langkah DPUPRKP memberikan teguran kepada rekanan yang kinerjanya kurang baik. Menurut dia, pemberian teguran sebagai upaya agar proses pembangungan tidak terhambat dan bisa selesai tepat waktu.

“Kalau belum memberikan itikad baik dengan meningkatkan kinerja, maka sebaiknya harus diberikan sanksi yang lebih tegas lagi,” tandasnya. (Bayu)

Posted from WordPress for Android

Related Post