THR Untuk Perangkat Desa Rawan Masalah

10 views

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Anggaran Tunjangan Hari Raya (THR) untuk perangkat desa di Gunungkidul yang diambil dari APBDes dinilai rawan timbulkan polemik dikalangan masyarakat.

THR untuk perangkat desa di Gunungkidul sendiri telah turun dalam bentuk Peraturan Bupati No.26/2018 pada 7 Juni lalu. Isinya mengatur tentang pemberian THR bagi kepala desa, perangkat desa, staf perangkat desa, tenaga harian lepas, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Hal itu diungkapkan Ketua Paguyuban Kepala Desa Seluruh Gunungkidul, Semar, Bambang Setiawan kepada wartawan, Senin (11/6/2018).

Dana APBDes lanjut Bambang dialokasikan untuk memajukan masyarakat dan pembangunan desa. Sehingga tidak serta merta bisa dicairkan untuk keperluan THR.

“Takutnya nanti masyarakat ada yang salah paham,” ujar Bambang yang juga meduduki kursi Kepala Desa Kepek, Wonosar.

Dia mengimbau kepada seluruh perangkat desa untuk berhati-hati serta lebih cermat dalam pencairan THR. Jangan sampai alokasi dana untuk THR justru mengganggu dana yang digunakan untuk pembangunan fisik desa.

“Sehingga justru dapat merugikan masayarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengatakan THR melalui APBDes bisa diambilkan melalui pengembalian pajak, retribusi, insentif PBB atau ADD.

Dia menjelaskan, setiap desa mempunyai kemampuan anggaran yang berbeda-beda, sedangkan besaran THR yang disediakan untuk perangkat desa juga akan berbeda-beda tergantung kemampuan pemerintah desa itu sendiri.

“Kami kembalikan kepada Pemdes untuk menentukan kemampuan memberikan THR. Semoga kedepan tidak ada permasalahan lagi,” tutup Drajad. (Bayu)

Related Post