Wajib Pajak Harus Kantongi NPWP

image

Foto: Dok Gunungkidulpost.com

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Banyaknya pemohon perizinan di wilayah Kabupaten Gunungkidul belum semuanya memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pasalnya dari sejumlah pengajuan perizinan banyak temuan yang belum mengantongi Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sesuai dengan amanat dari Peraturan Mentri Dalam Negri (Permendagri) No 112 tahun 2016 yang berbunyi bahwa setiap Pemerintah Daerah (Pemda) wajib membuat Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung dari Konfirmasi Setatus Wajib Pajak (KSWP) maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari berkoordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu serta Badan Keuangan dan Aset Negara segera memastikan bahwa para wajib pajak atau pemohon perijinan di Kabupaten Gunungkidul memiliki kepatuhan dalam hal Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP)nya bagi yang punya usaha, sedangkan untuk pengusaha kena pajak juga harus memiliki kepatuhan dalam hal Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)nya.

Hal ini disampaikan pleh Taufiq, Kepala KPP Pratama Wonosari, pada Rabu,(31/5/2017).

“Mematuhi semua aturan yang telah ditentukan tersebut, konsekuensinya para wajib pajak yaitu untuk melakukan pembayaran dan pelaporan  Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)nya baik SPT masa maupun tahunan,” jelas Taufiq

Program inilah yang dinamai KSWP yang mana disini akan di tertibkan, yang dalam hal ini adalah,statusnya para wajib pajak apakah terdaftar atau belum, kemudian laporan pajaknya dan juga masalah pembayarannya.

“Apabila pemohon KSWPnya tidak lengkap, segera selesaikan ke kantor pelayanan pajak segera, karena kita memberikan jaminan tidak ada hambatan di dalam proses registrasi NPWP, termasuk nanti dalam hal laporan SPT tahunan, apabila ada tunggakan, nanti akan kita bantu prosesnya sampai tuntas,” paparnya.

Dengan sudah adanya amanat dari Pemendagri tersebut implementasi program, keterangan setatus wajib pajak akan dipayungi dengan Perda.

“Untuk Gunungkidul sudah dirancang drafnya dalam bentuk peraturan Bupati yang sekarang lagi di olah oleh pihak kantor perpajakan dengan kantor penanaman modal dan pelayanan terpadu, serta kantor BKAD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta OPD terkait,”jelasnya.

Denga ini, harapannya Gunungkidul menjadi yang pertama dalam program KSWP yang ada payung hukumnya yaitu Perbub.

“Harapan potensi daerah semakin naik sehingga bila Gunungkidul dikatakan sebagai  Pemda mandiri itu layak karena dari potensi pajak daerah, retribusi daerah maupun pajak pusat kita besar,”pungkasnya. (Santi)

Posted from WordPress for Android

Related Post