Warga Kemadang Tuntut Pembentukan Pansus Proyek JJLS

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Polemik pembebasan lahan terdampak Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) terus berlanjut.

Saat ini Kuasa Hukum warga Kemadang, Tanjungsari mengajukan permohonan pembuatan Panitia Khusus (Pansus) ke DPRD Propinsi DIY, hal tersebut dikatakan Ferry Okta Irawan selaku kuasa hukum saat ditemui wartawan senin, (14/5/2018) kemarin.

“Selain kami mengajukan konsep mediasi ke 2 saat ini kami akan menyerahkan surat permohonan pembentukan pansus terkait dengan pengadaan tanah bagi kepentingan umum untuk pembangunan JJLS ke DPRD DIY,” bebernya kepada wartawan.

Verry mengatakan pansus dibutuhkan karena pembangunan JJLS adalah proyek nasional dan dibiayai oleh dana istimewa. Menurut dia ada beberapa peristiwa-peristiwa yang terkait pembebasan lahan tersebut tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diamanatkan UU no 2 tahun 2012 tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum.

“Seperti tidak ada musyawarah, kemudian masyarakat merasa dibohongi oleh tim pembebasan tanah, sebagai contoh pada saat sosialisasi masyarakat selalu diakatakan tanah yang berdampak akan dihargai lebih tinggi atau dengan wajar tetapi faktanya tidak layak. Dalam proses pelaksana tim pelaksana tidak transparan kepada masyarakat, karena kami selaku kuasa hukum meminta data-data terkait tidak diberikan oleh BPN,” terangnya.

Ia melanjutkan BPN menolak untuk memberikan data-data ke kuasa hukum dengan alasan yang tidak jelas, BPN hanya mau memberikan data ke masyarakat yang bersangkutan.

“Kami mempunyai hak untuk mendapatkan informasi, dan selama ini ada 19 warga yang tidak menandatangani berita acara pengukuran tanah,” imbuhnya.

Sementara itu anggota komisi C DPRD DIY Cang Wendryanto mengatakan jika pembentukan pansus diperlukan sekali tidak masalah karena berkaitan dengan kepentingan orang banyak.

“Tidak masalah jika dibentuk pansus karena berkaitan dengan orang banyak, saya sepakat jika diperlukan pembentukan pansus,” terangnya.

Dia menambahkan, masalah JJLS sudah masuk keranah hukum pembentukan pansus tidak bisa mengintervensi putusan hakim.

“Sebagai catatan karena masalah Pansus ini dibentuk sebagai wujud pengawasan kami sebagai anggota dewan,” tutupnya. (Susanti)

Related Post