Panitia Perangkat Desa Watusigar Digugat

93 views
 

Gunungkidulpost.com – Wonosari – Panitia seleksi perangkat desa di Desa Watusigar, Kecamatan Ngawen di gugat.

Penggugatan dilakukan oleh Feri Sulistyo, warga Dusun Munggur, Desa Watusigar, karena dicoret secara sepihak oleh panitia.

Penasihat Hukum Feri Sulistyo, Suraji Noto Suwarno, mengatakan kliennya mengguggat karena merasa tidak puas dengan proses seleksi perangkat desa yang diikuti. Pada saat mendaftar sebagai kepala dusun, semua berkas sudah dilengkapi namun saat seleksi administrasi berkas dinyatakan tidak lengkap sehingga tidak bisa mengikuti tahapan seleksi berikutnya.

“Merasa dicoret secara sepihak, akhirnya Feri menempuh jalur hukum,” katanya, Minggu (22/12/2019).

Menurut Suraji, permasalahan pencoretan dikarenakan persyaratan legalisasi ijazah dinilai tidak sah oleh panitia karena tidak menyertakan pengesahan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Menurut dia, hal ini tidak bisa diterima karena berdasarkan aturan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, legalisasi cukup diberikan oleh sekolah yang mengeluarkan.

“Meski sudah ada legalisasi dari sekolah berkas yang dimasukkan Feri dinyatakan tidak lengkap,” paparnya.

Suraji menjelaskan alasaan pencoretan ini tidak bisa diterima karena ada calon lain yang mengalami kasus yang sama tetap bisa lolos tes administrasi. Selain itu, kata Suraji, aturan penggunaan legalisasi dari dinas baru diterapkan saat sekolah yang mengeluarkan ijazah sudah tidak ada lagi.

“Sekolah Feri masih ada hingga sekarang. Jadi, seharusnya tanda tangan dari kepala sekolah sudah cukup,” katanya.

Sebelum menggugat ke pengadilan di tingkat desa sudah ada mediasi. Meski demikian upaya itu buntu sehingga dilanjutkan ke pengadilan.

“Kami gugat secara perdata dan saat ini masih dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Wonosari,” kata dia.

Terpisah Sekretaris Desa Watusigar, Karsimin, saat dikonfirmasi membenarkan adanya gugatan dalam seleksi perangkat desa yang dilayangkan oleh Feri Sulistyo. Menurut dia, untuk kasus ini jajarannya sudah meminta bantuan ke Bagian Hukum Setda Gunungkidul.

Dia menjelaskan ada dua tuntutan yang dilayangkan penggugat. Pertama, meminta pembatalan hasil seleksi yang dilaksanakan pada Oktober 2019, dan kedua meminta ganti rugi sebesar Rp560 juta.

“Kami didampingi Bagian Hukum Setda Gunungkidul dan saat ini masih dalam proses persidangan,” tutupnya. (Red)

 

Related Post