Gunungkidulpost.com – PONJONG – Kasus perselingkuhan seorang dukuh di Kelurahan Genjahan, Ponjong, berujung desakan mundur.
Puluhan warga di Dusun Kerjo II, Kelurahan Genjahan, Ponjong, mendatangi kantor balai kelurahan setempat, Kamis (9/11/2023).
Mereka menuntut kepala dukuh SR mundur dari jabatannya. Sebelumnya warga menilai SR berselingkuh dengan warganya.
Salah seorang perwakilan warga, Gunadi, mengatakan tuntutan agar dukuh kerjo 2 mundur atas dasar kesepakatan rembug warga setempat. Dikatakannya, salah satu alasannya ialah karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang kepala padukuhan.
Selain itu, perilaku dukuh yang mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain juga menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Ada 153 orang perwakilan dari masing-masing keluarga yang menuntut agar dukuh kerjo II mundur dari jabatannya,” ungkapnya.
Ketua RT 05 Padukuhan Kerjo II, Heru Susilo, membenarkan adanya dugaan perselingkuhan antara dukuh kerjo 2 dan salah seorang warganya.
Menurut dia, kejadian perselingkuhan tersebut diketahui pada tanggal 02 November 2023 malam lalu. Setelah dilakukan konfirmasi ke kedua belah pihak, dikatakannya mereka mengakui hal tersebut.
Atas permasalahan tersebut disebutnya menimbulkan keresahan di masyarakat. Dia menilai, seorang kepala padukuhan seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap warganya. Sehingga warga kompak menuntut dukuh kerjo 2 agar mundur dari jabatannya.
“Perbuatan itu sudah berjalan empat tahun dan baru meledak tanggal 2 malam lalu,” jelasnya.
Lurah Genjahan, Agung Nugroho, menjelaskan akan segera berkoordinasi dengan jajarannya untuk menindaklanjuti tuntutan warga tersebut. Dalam beberapa waktu kedepan pihaknya akan membentuk tim investigasi guna melakukan klarifikasi dan mencermati apakah terdapat aturan yang dilanggar atau tidak oleh yang bersangkutan.
“Baru mendapatkan informasi kalau hari ini warga mau mengadakan konsultasi penyelesaian masalah di tingkat kalurahan, masalahnya itu diduga ada perselingkuhan antara dukuh dan warga,” ujarnya
Warga berharap pemerintah desa segera merespons tuntutan warga yang meminta kepala dukuh diberhentikan. Oknum dukuh tersebut tidak layak memimpin, karena melakukan perbuatan tidak terpuji.
“Kita segera bentuk tim investigasi untuk mencermati permasalahan ini, setelah itu baru diketahui apakah ada pelanggaran atau tidak,” pungkasnya. (Byu)