GunungkidulPost.com – PLAYEN – Istilah kader “celeng” menjadi sorotan pada pekan lalu.
Sebutan itu dialamatkan kepada para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mendeklarasikan calon presiden (capres) mendahului keputusan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Penyebutan kader “celeng” ini dimunculkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto.
Dalam sebuah kesempatan, pria yang kerap disapa Bambang Pacul ini menganggap bahwa para kader yang tidak satu komando dengan Ketua Umum ia menyebutnya “celeng” dan telah keluar dari barisan.
Penyebutan ‘celeng’ keluar dari mulut Bambang menyusul munculnya deklarasi DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) Kabupaten Purworejo yang menyatakan siap mendukung Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024.
Meski banyak pihak menyayangkan, Bambang menegaskan pernyataan itu tidak ingin ditarik. Dia menandaskan, yang tidak satu barisan dan tidak sesuai arahan ketua umum bukan banteng lagi.
“Kalau tidak ada dalam satu barisan jelas bukan banteng lagi,” kata Bambang saat ditemui wartawan saat melakukan kunjungan kerja di Playen, Gunungkidul, Minggu (7/11/2021).
Bambang yang sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu, menuturkan, pernyataannya itu bukan hal yang baru. Tapi merupakan adagium lama di PDI-P. Sepertihalnya yang dimunculkan Sidik Djojosukarto tokoh PNI masa lampau.
“Sesuai Konggres V pada 8-10 Agustus 2019 lalu, Capres dan Cawapres merupakan hak dan wewenang penuh ketua umum. Jadi, jangan mendahului,” paparnya.
Bambang mengingatkan, hanya partai dan gabungan partai yang bisa mengusung Capres dan Cawapres. Kalau hanya sekelompok relawan itu jelas mustahil. Kalau toh ingin keluar dan membentuk partai baru, pihaknya mengaku sangat tidak keberatan.
“Menjadi kader partai itu prinsipnya kesadaran, kerelaan dan keikhlasan. Kalau masuk PDI-P garisnya jelas. Kalau misalnya ada kader mau keluar tentu kami ijinkan. Tidak masalah,” ujar Bambang.
Pun demikian, lanjut Bambang, keputusan PDI-P akan berkoalisi dengan partai lain atau tidak dalam Pilpres 2024, itu semua merupakan wewenang ketua umum. Meski PDI-P punya golden ticket bisa mencalonkan sendiri Capres dan Cawapres, namun demikian untuk meraih target menang kemungkinan koalisi masih dipertimbangkan.
“Koalisi atau tidak itu juga hak ketua umum. Itu tentu kami fikirkan guna meraih kemenangan,” imbuh anggota DPR RI 4 periode ini.
Menjaga soliditas di tubuh PDI-P menghadapi Pemilu 2024, diakui Bambang menjadi bagian dari tugasnya bersama bidang keorganisasian. Namun demikian, ia percaya diri, munculnya deklarasi yang menjagokan Ganjar Pranowo sebagai Capres bukan merupakan ancaman yang dapat mengganggu kekompakan PDI-P.
Dirinya berharap, semua kader PDI Perjuangan dari Pengurus Ranting, DPC, maupun DPD tetap menjadi Banteng sejati.
“Kalau mau benar-benar ya harusnya lewat partai. Kemarin itu hanya riak-riak kecil, sama sekali tidak punya pengaruh besar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, SE menyatakan pihaknya bersama dengan seluruh jajaran pengurus dari Anak Ranting, Ranting, hingga kepengurusan di DPC siap menjalankan instruksi dari DPP untuk tetap berada pada barisan Banteng.
“Sesuai instruksi dari DPP, kami siap menjadi Banteng sejati yang selalu mentaati aturan dan menghormati apa yang manjadi amanat DPP. Dan instruksi ini telah kami sampaikan hingga ke ranting dan anak ranting maupun kader simpatisan,” papar Endah. (Bayu)
