Bupati Usulkan Dua OPD Baru, Beberapa Fraksi Pilih WO, Waktunya Belum Tepat

  • Share

GunungkidulPost.com – WONOSARI –
Beberapa fraksi pilih walk out dalam agenda rapat persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul dan Bupati terhadap rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang perubahan kedua atas Perda Gunungkidul no 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Gunungkidul.

Untuk diketahui, Bupati Gunungkidul mengusulkan dibentuknya dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Dua OPD usulan itu yakni yang mengurusi Peternakan serta Pemuda dan Olahraha. Bidang peternakan dipisah dari Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) menjadi OPD baru, lantas bidang pemuda dan olahraga juga direncanakan dibentuk OPD tersendiri sehingga tak lagi menyatu dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora).

Ketua Fraksi PDIP, Demas Kursiswanto menegaskan, PDIP Gunungkidul mendukung atas usulan bupati membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru. Hanya saja, tidak untuk saat ini.

“Kami setuju kalau ada OPD baru tapi saat ini menyarankan untuk ditunda terlebih dulu. Alasannya karena wabah COVID-19 dalam situasi darurat. Penanganan wabah harus serius dan diprioritaskan,” tandas Demas saat ditemui usai meninggalkan rapat di ruang parupurna DPRD Gunungkidul, Senin (12/7/2021) sore kemarin.

Pihaknya menilai, Pemkab terlebih dulu harus fokus serius menangani penularan virus yang semakin meningkat.

“Tingginya kasus kematian ini juga membuat prihatin, harus diatasi dulu. Perkara ini berkaitan dengan kemanusiaan,” tegas dia.

Di sisi lain, wabah COVID-19 yang memaksa pemerintah memberlakukan PPKM darurat di Jawa-Bali juga sangat berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat Gunungkidul. Sehingga, jika nanti COVID-19 mereda, maka Pemkab harus kembali fokus pada pemulihannya.

“Usai penanganan wabah, seharusnya pemkab kembali perhatikan dan konsentrasi pada kesejahteraan warga,” lanjut Demas.

Dalam upaya pemulihan ekonomi, sambungya, Pemkab harus mempersiapkan strategi guna menjaga ketahanan pangan. Dengan alasan-alasan itu, maka pihaknya kembali menegaskan, fraksi PDIP tidak menyetujui penambahan OPD untuk saat ini.

Pihaknya mendorong OPD baru yang diusulkan tidak buru-buru dibentuk. Namun, bidang yang direncanakan hendak ditangani OPD baru dapat dioptimalkan oleh OPD yang sekarang menaunginya.

Sementara itu, Fraksi Gerindra, sebagaimana disampaikan Eckwan Mulyana, Pemkab semestinya memerjuangkan masyarakat luas. Saat ini yang dibutuhkan penanganan wabah. Berdasar pengamatannya saat terjun terlibat menjadi relawan, beberapa kasus menimbulkan dampak psikis dan sosial.

“Sekarang kalau ada yang sakit, tidak semua orang berani mendekat memotivasi dan member support. Hal ini juga persoalan yang butuh penanganan serius dan ekstra, edukasi dan kepedulian yang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Fraksi PKS, Arif Wibowo. Usai meninggalkan rapat ia mengaku tidak setuju dengan pembentukan OPD baru bukan karena anti dengan pembinaan pemuda dan olahraga.

“Seharusnya bisa menangkap keresahan masyarakat karena dampak pandemi. Kelembagaan gemuk punya risiko pembengkakan anggaran. Lantas nggak ada jaminan struktur perangkat daerah baru bisa memperbaiki performa yang ada selama ini,” tandas Arif.

PKS menyayangkan, sebab momentum pengusulan OPD baru sama sekali tidak tepat. Toh, timpal dia, pemberdayaan pemuda untuk mengurangi pengangguran, ada Disnakertrans serta Dinas Koperasi dan UKM. Adapun OPD dengan anggaran masing-masing yang ada saat ini hanya butuh didorong agar lebih optimal.

“Masing-masing anggota fraksi memang punya pandangan masing-masing. Kalau kami nggak sampai hati membahas ini (red, pembentukan OPD). Sebab dinas baru konsekuensinya jelas anggaran. Hitungan kasar untuk belanja pegawai yg kemarin disampaikan Rp850 juta. Belum fasilitas belanja langsung yang lain, seperti ATK, dan lain-lain,” ungkap Arif.

Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih yang kemarin juga ikut Walk Out mengaku,
WO ini dilakukan karena PDI Perjuangan mengedepankan nalar dan logika untuk mementingkan kepentingan wong cilik, kepentingan masyarakat luas, dimana kondisi sekarang yang baru dilanda pandemi covid-19.

“Tidaklah urgent menambah Dinas Baru yang pasti penambahan organisasi baru tersebut akan berdampak secara langsung pada penambahan beban anggaran karena akan menambah biaya gaji dan biaya lain dengan adanya Dinas baru tersebut,” katanya.

Menurut politisi Banteng Moncong Putih ini Pada sisi lain, kondisi pandemi covid-19 membutuhkan banyak alokasi anggaran yang lebih urgen, baik untuk tahun 2021 ini maupun tahun 2022 bahkan hingga 2023 untuk proses pemulihan dampak.

Pada raperda tersebut, direncanakan adanya pembentukan dinas baru, dan pada sisi lain dilakukan penggabungan dinas. Dalam hal akan dilakukan pembentukan Dinas Peternakan.

Dengan adanya covid-19 yang menurunkan kesejahteraan wong cilik, maka Dinas ini diharapkan mampu hadir memberi solusi pada sektor peternakan. Menjadikan Gunungkidul kembali sebagai lumbung ternak DIY.

“Terhadap pemisahan urusan perternakan menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, maka secara tegas PDIP sangat mendukung dan mensetujui, karena dinas ini diharapkan mampu menangani permasalah yang dihadapi petani dan peternak di Gunungkidul, seperti penyakit antraks. Selain itu, dengan dinas ini diharapkan kesejahteraan petani dan peternak akan meningkat karena diperhatikan lebih intens,” tandasnya.

Khusus untuk pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga, pada hakekatnya Fraksi PDIP menyetujui untuk dibentuk, namun momentumnya tidak tepat. Adanya pandemic covid-19, kondisi masyarakat pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya secara nyata pada posisi memburuk pada tahun ini dan dampak ini masih akan dirasakan rakyat banyak pada tahun 2022.

“Fraksi PDIP bersikap, Dinas Pemuda dan Olahraga akan lebih tepat dibentuk kalau kondisi sudah normal, misalnya dibentuk pada tahun 2023 atau 2024. Untuk tahun ini dan tahun 2022, lebih baik energi fiskal daerah (APBD) difokuskan untuk penanganan covid-19 dan dampaknya. Pilihan sikap WO ini sebagai pertanggungjawaban dan komitmen kami bahwa kami ini tetap partainya wong cilik. Partai yang memprioritaskan kepentingan umum, daripada kepentingan individu untuk suatu jabatan, yang ujungnya menambah beban APBD,” pungkasnya. (Byu)

  • Share
Exit mobile version