GunungkidulPost.com – WONOSARI – Proyek pembangunan Tugu Tobong yang menimbulkan polemik ditengah masyarakat, membuat jajaran dewan harus angkat bicara.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungkidul Endah Subekti saat mendampingi Komisi C menuturkan, pihaknya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melibatkan masyarakat dalam proyek pembangunan Tugu Tobong Gamping.
Endah menilai rencana pembangunan Tugu Tobong Gamping oleh Pemkab Gunungkidul terkesan mendadak dan tergesa-gesa. Bahkan warga tidak dilibatkan dalam prosesnya.
Apalagi, jajaran dewan yang seyogyanya diikutsertakan dalam pembahasan namun nyatanya harus dilewati dan seakan tak dilibatkan.
“Kita saja (dewan) tidak diberi tahu. Seharusnya ya ada dialog dengan publik, agar tidak muncul reaksi negatif seperti yang saat ini terjadi,” katanya kepada Gunungkidulpost, Senin (25/04/2022) kemarin.
Endah juga menyebut Tugu Tobong Gamping sebagai ikon daerah nihil makna filosofis.
Bahkan bertentangan dengan upaya optimalisasi Geopark Pegunungan Sewu, karena Tobong Gamping erat kaitannya dengan kegiatan ekstraktif seperti pertambangan.
Ia pun merasa DPRD tidak diajak berbicara mengenai proyek pembangunan tersebut.
Padahal, pihaknya juga memiliki peran dalam memutuskan pembangunan infrastruktur daerah, khususnya lewat Badan Anggaran (Banggar).
“Itu sebabnya perlu ada klarifikasi juga dari OPD terkait mengenai pembangunan tersebut,” kata ujar Endah.
Terlepas dari polemik yang ada, ia tetap mendukung upaya penataan Kota Wonosari.
Namun secara tegas ia meminta agar ada keterlibatan publik dalam hal rancangan desain dari proyek penataan tersebut.
Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Suharno bahkan menyebut pihaknya secara tegas menolak pembangunan Tugu Tobong Gamping. Penolakan ini menguat setelah adanya reaksi negatif dari masyarakat.
“Seluruh fraksi anggota Dewan sudah sepakat menolak rencana pembangunan itu,” ujarnya.
Ketua Banggar DPRD Gunungkidul ini mengatakan rencana pembangunan Tugu Tobong Gamping tidak spesifik tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Itu sebabnya, pihaknya mempertanyakan urgensi dari proyek tersebut. (Byu)
