Evaluasi PPKM Darurat, Tunjukkan Hasil Positif. Namun Dewan Sebut Masih Ada Yang Kurang

  • Share

GunungkidulPost.com – WONOSARI – Pelaksanaan PPKM Darurat selama 3 hari terakhir, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggelar rapat evaluasi yang dipimpin Bupati Gunungkidul Sunaryanta.

Dalam evaluasi tersebut melibatkan jajaran Forkopimda dan OPD. Pelaksanaan laporkan tersebut, disampaikan pada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Panjaitan itu disampaikan Selasa (06/07/2021) siang.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta menyampaikan, penerapan PPKM Darurat di Gunungkidul mulai menunjukkan hasil. Terutama pada dinamika kasus baru COVID-19 serta pergerakan masyarakat.

“Penurunan sekitar 16 persen dari pergerakan masyarakat, sedangkan kasus baru sempat turun 50 persen dari hari sebelumnya,” katanya.

Klaim tersebut diberikan berdasarkan tinjauan di lapangan. Menurutnya, pergerakan masyarakat cenderung jauh berkurang sejak PPKM Darurat bergulir, kepatuhan terhadap Instruksi Bupati pun juga meningkat.

Namun Sunaryanta mengakui masih ada segelintir warga atau tempat yang belum mematuhi aturan. Seperti beberapa warung makan hingga pedagang kaki lima (PKL) yang tetap beroperasi secara penuh.
Meski Instruksi Bupati tentang PPKM Mikro sudah mengatur secara tegas, ia meminta agar masyarakat tidak terlalu ditekan agar bersedia mematuhi aturan yang ada.

“Masih ditemukan juga warga yang tidak menggunakan masker saat beraktivitas,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih, SE dalam rapat evaluasi menyampaikan, kepada Pemerintah Daerah untuk membuat sistem surat jalan sehingga PPKM Darurat tetap berjalan dengan baik dan terhindar dari anterian pemeriksaan petugas penyekatan dijalan.

“Untuk diketahui bahwa banyak pejabat OPD dan PNS lainnya yang tinggal di luar wilayah Gunungkidul kalau beliau tidak mengantongi surat tugas kerja disini kan akan repot dan tertunda jamnya karena harus mengantri saat pemeriksaan penyekatan. Dan ini sangat menghambat, oleh sebab itu harus diperlukan adanya sistem yang lebih baik,” ujarnya.

Dia menilai, kondisi dilapangan ditemukan adanya pasein yang melakukan isolasi mandiri memerlukan konsultasi medis maupun psikis. Bahkan suport obat dan vitamin.

“Pemkab perlu membuat layanan konseling medis online (telemedising) sehingga pasien saturasi oksigen nya itu dibawah sekian baru rawat inap. Sehingga tidak memenuhi rumah sakit. Tentu ada konsultasi medis yang dikemas secara online,” paparnya.

Menurut Endah, Relawan PMI maupun petugas memandikan Jenazah Covid-19 sampai saat ini belum ada perhatian khusus maupun tunjangan dari Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk lebih diperhatikan.

Endah menambahkan, bahwa petugas jaga di TPR kawasan wisata untuk direkomendasikan adanya bantuan vitamin, lantaran mereka bertemu banyak pendatang dari luar daerah.

“Relawan kita baik dari petugas memandikan jenazah maupun dari unsur PMI, dll sampai saat ini over load pekerjaan. Karena banyak warga yang meminta untuk dibantu pemakaman secara Covid-19. Namun mereka tidak mendapatkan imbalan ataupun tunjangan dari Pemerintah untuk itu mohon untuk lebih diperhatikan,” imbuhnya. (Tnt)

  • Share